TAKENGON – Ketua Fraksi Demokrat DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan pemerintah perlu melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan yang dilakukan tentang penerimaan CPNS formasi umum. Hal tersebut dinyatakannya pada saat berkunjung di Kota dingin Takengon-Aceh, Jum’at (21/9/2018).

Menurut Ibas, seharusnya pemerintah terlebih memperhatikan para tenaga honorer K2 yang sudah mengabdi bertahun-tahun untuk negeri ini, namun sampai saat ini belum di angkat, terangnya.

Kendatipun begitu, jelas Putra Presiden RI ke -6 tersebut, Pemerintah bisa membuka formasi umum setelah mengakomodir mereka yang telah mengabdi dulu.

Terkait banyaknya, para tenaga honorer yang menuntut diangkat untuk menjadi CPNS, Ibas menyatakan melalui fraksi Demokrat akan meminta penjelasan kepada pemerintah pusat, bila perlu meminta kebijakan membuka formasi umum ditinjau ulang, katanya.

Sebelumnya seperti diberitakan media ini Puluhan tenaga honorer K2 Aceh Tengah khususnya bidang pendidikan, baik tenaga pengajar dan administrasi, mendatangi Kantor Bupati Aceh Tengah setempat, Senin (20/9).

Ketua koordinator K2 Aceh Tengah Rusdy didampingi Munawardi kepada awak media menyatakan puluhan tenaga honorer Kategori dua (K2) tersebut mendatangi Bupati Aceh Tengah untuk meminta kejelasan penempatan dan pengangkatan mereka menjadi PNS, dan hasil dari upaya konsultasi pemerintah daerah dengan pihak BKN pusat.

Disebutkannya, pada tahun 2014 lalu, perwakilan tenaga honorer K2 pernah melakukan pertemuan dengan Bupati Aceh Tengah dalam hal ini bapak Ir.H. Nasaruddin MM yang disaksikan oleh kepala BKPP Drs. Rizaluddin, MM di pendopo, dimana Bupati Aceh Tengah berkomitmen untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer K2, serta membawa perwakilan bertemu langsung dengan pihak Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara ( Menpan) dan bila Bupati siap menempatkan mereka menjadi PNS di daerah yang gajinya akan dibayar dari APBK, pada saat itu Bupati menjawab siap, dan Bupati berjanji juga bila mungkin pemkab Aceh Tengah tidak akan menerima formasi umum kalau tenaga honorer belum dapat diangkat menjadi PNS.

Namun kenyataannya, terang Munawardi, Formasi umum pengangkatan PNS tetap diterima oleh Pemda sehingga dirinya meminta kejelasan kepada Bupati Aceh Tengah terkait diterimanya Formasi tersebut.

Setibanya di pintu gerbang kantor Bupati Aceh Tengah, salah seorang perwakilan menanyakan keberadaan Bupati Pak Shabela AB, namun beliau berada diluar daerah ke Jakarta dalam rangka dinas luar.

Selanjutnya perwakilan meminta bertemu dengan wakil Bupati Firdaus, SKM, Wakil Bupati Aceh Tengah itupun mengharapkan para tenaga honorer K2 tersebut bertemu langsung dengan Bupati Shabela, sehingga ada kejelasan terkait persoalan yang dipertanyakan, jelas Aman Fadli tenaga honorer K2 lainnya.

Ditempat terpisah , Rizaluddin MM mantan kepala BKPP Aceh Tengah saat di jumpai membenarkan adanya notulen kesepakatan tersebut dengan pihak perwakilan honorer K2 di pendopo Aceh Tengah.

Kepada awak media, Rizaluddin menjelaskan pada perinsipnya kita bersama perwakilan tenaga honorer K2 tersebut telah menjumpai Menpan bahkan Plt.Gubernur Aceh Nova Iriansyah, semula kita juga sudah menyampaikan persoalan yang dihadapi oleh daerah terkait honorer K2, secara perinsip keinginan kita sama seperti keinginan tenaga honorer, yaitu mengangkat terlebih dahulu tenaga honorer K2 yang masih ada sebelum dibuka tes formasi umum.

Akan tetapi, ungkap Rizal yang menentukan dibukanya formasi umum CPNS adalah Pemerintah Pusat, bukan daerah, sehingga kita tidak memiliki wewenang untuk menolaknya, ucap Rizaluddin. Sembari menyatakan bahwa ratusan tenaga honorer K2 tersebut sebagian besar masyarakat Aceh Tengah.